Vocational education policy white paper vol. 1 nomor 18 tahun 2019 : darurat guru kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Revitalisasi SMK tidak akan berhasil dan dapat berjalan kontinu apabila tidak disertai dengan ketersedian
guru kejuruan yang cukup dan kompeten. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam revitalisasi SMK di Indonesia
saat ini adalah tidak mencukupinya tenaga pendidik/ guru kejuruan di hampir semua wilayah. Oleh karena itu, kajian
kebijakan ini membahas analisis kebutuhan guru untuk tiap bidang keahlian di SMK serta beberapa usulan strategi
alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan pihak yang terkait guna mencukupi kebutuhan guru kejuruan di
Indonesia. Dengan menggunakan hasil pengolahan data yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Dikmen dan
LK Kemendibud, diperoleh bahwa pendidikan pada jenjang SMK di Indonesia masih sangat kekurangan guru PNS,
khususnya guru kejuruan. Meskipun telah dibantu dengan guru honorer yang terdiri dari guru tidak tetap (GTT) dan
guru tetap yayasan (GTY), namun jumlahnya masih jauh dari kata ideal. Belum lagi, kedepannya banyak guru yang
pensiun karena berakhirnya masa jabatan. Guru paling banyak pensiun pada bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa
serta Bisnis dan Manajemen dengan program Keahlian Teknologi Konstruksi Dan Properti, Teknik Otomotif dan
Manajemen Perkantoran. Dalam merevitalisasi SMK khususnya memenuhi kebutuhan guru kejuruan tersebut,
beberapa rekomendasi alternatif yang diusulkan diantaranya: (1) Mengingat bahwa saat ini Indonesia sedang
memasuki darurat guru kejuruan SMK maka sebaiknya perlu dilakukan pengalihan sementara pengelolaan guru oleh
Kemdikbud sampai dengan kondisi ketersediaan guru kejuruan normal kembali; (2) Perlu adanya pengangkatan guru
kejuruan baru secara sistematis, terstruktur dan masif. Dapat dimulai dengan melakukan pengkaderan guru kejuruan
dengan memilih lulusan SMK terbaik yang dipersiapkan menjadi guru kejuruan SMK dengan diberi beasiswa S1 dan
diberi jaminan pengangkatan menjadi PNS guru kejuruan; (3) Melakukan upgrading peralatan praktik disertai
transformasi organisasi P4TK Kejuruan Kemdikbud dengan mengembalikan fungsi utamanya hanya untuk mendidik
guru kejuruan SMK yang banyak belum dilatih dan mengubah kelembagaannya menjadi sebuah lembaga Badan
Layanan Umum (BLU) sehingga organisasi tersebut mampu mandiri dan lebih produktif dan kompetitif dalam
menghasilkan guru-guru kejuruan yang handal di Indonesia; (4) Mendorong terjadinya revitalisasi LPTK dan Politeknik
yang menghasilkan guru kejuruan SMK agar guru kejuruan yang dihasilkannya kompeten karena lebih banyak praktek
daripada teori; (5) Apabila dibutuhkan, mendorong pemerintah daerah provinsi melakukan peleburan atau penutupan
terhadap SMK yang memiliki siswa sedikit dan cenderung menurun tiap tahunnya.