Rempah, jalur rempah, dan dinamika masyarakat nusantara

Perjuangan Indonesia sebagai Negara Kepulauan (archipelagic state) mencapai puncaknya dengan Deklarasi Juanda tahun 1957. Perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan itu, pada akhirnya diakui lewat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Lat (UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip-prinsip negara kepulauan. Atas dasar ini sudah tepat kiranya jika saat ini pembangunan bangsa Indonesia mulai kembali bertumpu pada kemaritiman, bukan sebaliknya pembangunan yang selama ini menjauh dari "laut". Tentu saja tidak mudah mengembalikan kesadaran masyarakat Indonesia kembali ke laut. Sudah berabad-abad lamanya sejak kolonialisasi bangsa Eropa, masyarakat yang hidup di nusantara secara sengaja dan sistematis digiring ke dalam masyarakat yang hanya hidup di darat. Dijauhkan ingatan kolektifnya sebagai bangsa pelaut dan kejayaan kemaritiman.
Jika saat ini ada upaya mendekatkan kembali bangsa Indonesia terhadap kemaritimannya patut diapresiasi dan penting untuk mendukungnya. Bagaimanapun juga kesadaran akan kemaritiman bangsa Indonesia. Oleh karena itu kami menyambut gembira adanya upaya mengungkap dinamika kemaritiman bangsa Indonesia melalui perspektif sejarah dengan melakukan penulisan buku tentang jalur rempah.
Penulisan buku jalur rempah dalam dinamika kemaritiman nusantara pada dasarnya untuk memberikan perspektif, bahwa bangsa kita harus bisa belajar dan mengambil hikmah dari peristiwa sejarah tentang rempah-rempah di nusantara dan perannya dalam masyarakat dunia. Berbicara jalur rempah di kepulauan Indonesia bukan sekedar membahas hasil dan kegunaan tanaman rempah dalam kehidupan manusia, namun juga mengungkap kontribusi rempah dalam interaksi antar suku-suku bangsa di nusantara dan dunia.