Pola penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Sumatera Selatan

Hasan, Hambali; Dastini, Dastini; Wahid, M. Syafei; Husin, A. Somad; Usmawadi, Usmawadi; Djasmaniar, Djasmaniar

Dewasa ini Negara kita Republik Indonesia telah memasuki era pembangunan lima tahun ke-4, atau yang disebut Pelita keempat tahun pertama. Pola Umum Pelita Keempat Bidang Sosial Budaya dinyatakan bahwa, "Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila. Di bidang hukum, bahwa pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 masih mengakui hukum adat dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 terbentuk setalah dihapuskannya pemerintahan marga di seluruh wilayah Sumatera Selatan, maka kemungkinan akan terjadi ketidakjelasan pola penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah secara tradisional.

Detail Information

Publisher: Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun: 1991
Bahasa: id
Last Updated: 2024-01-03T06:02:52Z

Subjects / Keywords

Kebudayaan Penelitian kebudayaan

Akses Dokumen

Unduh PDF

Hak Cipta & Lisensi

Konten ini bersumber dari Repositori Institusi Kemendikdasmen.

Hak cipta dimiliki oleh institusi pencipta karya. Dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Metadata di-harvest melalui protokol OAI-PMH sesuai SK Sekjen Kemendikbudristek No. 18/M/2022.