Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum
litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jenis penelitian ini hukum sosiologi
pendekatannya empiris dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak
diteliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis terhadap pelaksanaan hak
pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Pelaksanaan hak pemberi bantuan hukum litigasi selain advokat di Pengadilan
Agama Pekanbaru secara mutatis mutandis berlaku seperti advokat dalam
menangani perkara profesional. Bentuknya dapat sebagai pendamping hukum
berdasarkan surat kuasakhusus, sebagai kuasa dalam surat gugatan, sebagai kuasa
dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atautulisan, sebagai kuasa
penggugat atau tergugat di dalam persidangan. Syaratnya telah terdaftar sebagai
pemberi bantuan hukum pada OBH yang terakreditasi. Walaupun pemberi bantuan
hukum selain advokat sudah diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi
belum ada pemberi bantuan hukum selain advokat sebagai pemberi bantuan hukum
bagi masyarakat tidak mampu.