Difusi Kebijakan Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi
kurniadi, dedy; Marlinda, Pebriana; trio saputra, trio
Penelitian ini menganalisis Difusi Kebijakan Penanggulangan
Penambangan emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan
Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor yang menghambat Pendifusian sebuah
kebijakan serta penerapannya dan juga untuk mengetahui
tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Kuantan singingi terkait Penanggulangan Penambangan Emas
Tanpa Izin. Penelitian ini menggunaka metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan
pada penelitian ini yaitu teori Maggetti : pembelajaran,
persaingan, peniruan, pemaksaan.hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan penangggulangan penambangan emas tanpa
izin di kabupaten kuantan singingi pasca Undang-undang 23
tahun 2014. Pada kenyataannya pemerintah kabupaten masih
menggunakan kebijakan lama sebelum ada nya Undangundang
23 tahun 2014 yaitu masih menggunakan peratuan
bupati nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut dianggap menyalahin
semangat otonomi daerah yang menuntut daerah mampu
mengelolah rumah tangganya sendiri. Karena kewenangan
pemerintah daerah dalam mengelolah izin usaha pertambangan
dialihkan kepemerintah provinsi
Penambangan emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan
Singingi Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor yang menghambat Pendifusian sebuah
kebijakan serta penerapannya dan juga untuk mengetahui
tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Kuantan singingi terkait Penanggulangan Penambangan Emas
Tanpa Izin. Penelitian ini menggunaka metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan
pada penelitian ini yaitu teori Maggetti : pembelajaran,
persaingan, peniruan, pemaksaan.hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan penangggulangan penambangan emas tanpa
izin di kabupaten kuantan singingi pasca Undang-undang 23
tahun 2014. Pada kenyataannya pemerintah kabupaten masih
menggunakan kebijakan lama sebelum ada nya Undangundang
23 tahun 2014 yaitu masih menggunakan peratuan
bupati nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut dianggap menyalahin
semangat otonomi daerah yang menuntut daerah mampu
mengelolah rumah tangganya sendiri. Karena kewenangan
pemerintah daerah dalam mengelolah izin usaha pertambangan
dialihkan kepemerintah provinsi
Detail Information
- Publisher
- Universitas Riau
- Tahun
- 2022
- Bahasa
- en
- Last Updated
- 2022-11-12T06:14:09Z
Subjects / Keywords
Akses Dokumen
Hak Cipta & Lisensi
Konten ini bersumber dari Repositori Institusi Kemendikdasmen.
Hak cipta dimiliki oleh institusi pencipta karya. Dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
Metadata di-harvest melalui protokol OAI-PMH sesuai SK Sekjen Kemendikbudristek No. 18/M/2022.
Karya Umum
Filsafat
Agama
Ilmu-ilmu Sosial
Bahasa
Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Terapan
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesusastraan
Geografi dan Sejarah