Pe Laksanaan Perjan Jian Ja M Inan F Idus Ia Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada Pt.Pegadaian (Persero) Pekanbaru

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimanakah Pelaksanaan
Perjanjian Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru ? Kedua, Apa
Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Pada PT.
Pegadaian (Persero) Pekanbaru ? Ketiga, Upaya Apa yang dilakukan oleh PT.
Pegadaian (Persero) Pekanbaru untuk mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan
perjanjian jaminan fidusia ? Tujuan penelitian: Pertama, Untuk Mengetahui
Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian
(Persero) Pekanbaru. Kedua, Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan
Perjanjian Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru. Ketiga, Untuk
Mengetahui Upaya Apa yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru
untuk mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia. Metode
penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya yaitu
penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian diketahui
bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan berdasarkan sistem jaminan fidusia
pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bisnis Mikro Pekanbaru Kota dengan
nasabah diketahui bahwa PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru tidak melaksanakan
pendaftaran seluruh perjanjian jaminan fidusia, tetapi hanya pada perjanjian kredit
jaminan fidusia yang berjumlah lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
yang fidusia nya di daftarkan di kantor fidusia. Hal ini menyebabkan pengikatan
jaminan fidusia yang dilaksanan oleh P.T. Pegadaian (Persero) bertentangan dengan
prinsip hukum jaminan yaitu Pasal 11 UUJF No. 42/1999, Junto Permenkeu No.
130/PMK.010/2012 Pasal 1, 2, 3, 4, 5 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Implikasi dari tidak dilakukannya pendaftaran pada perjanjian fidusia dilarang
melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor
oleh PT. Pegadaian (Persero) P, hal ini tercantum dalam Pasal 3 Permenkeu Nomor
130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. hambatan dalam
pelaksanaan perjanjian fidusia adalah benda yang akan dijaminkan oleh calon
nasabah atau dibitor rusak dan calon dibitor tidak memiliki S.K.T.U sebagai
dokumen persyaratan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut
yaitu pihak PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru memberikan penjelasan dan arahan
yang sangat jelas kepada calon debitor bahwa benda yang akan di jadikan jaminan
fidusia adalah tidak rusak. Kemudian untuk mengatasi hambatan bagi calon debitor
yang tidak bisa menyerahkan S.K.T.U, maka pihak pegawai PT, Pegadaian
(Persero) Pekanbaru yang akan terjun langsung untunk mengecek tempat usaha
milik calon dibitor.