Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Obyek Wisata Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini berjudul tentang Pelaksanaa Peraturan Derah Nomor 18 tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Obyek
Wisata di Kota Pekanbaru. Yang menjadi permasalahan dalam Penelitian ini
adalah: pertama, bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 18 tahun 2013
tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pada obyek
wisata di kota pekanbaru ? kedua, apakah hambatan dalam pelaksanaan peraturan
daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan
pemberdayaan penyandang disabilitas pada obyek wisata di kota pekanbaru ?
ketiga, bagaimana upaya mengatasi hambatan dari peraturan daerah provinsi riau
nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandnag
disabilitas pada obyek wisata di kota pekanbaru ? adapun tujuan penelitian ini
adalah: pertama, untuk menjelaskan apa yang menjadi hambatan dalam
pelaksaan peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan
pemberdayaan penyandang disabilitas pada obyek wisata di kota pekanbaru.
Kedua, menjelaskan upaya dari hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah
riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang
disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode sosilogis yang mana metode
sosilogis adalah metode yang dilakukan secara langsung dan terjun kelapangan.
Yang menjadi sampel penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru
ditetapkan dengan metode sensus, Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru ditetatapkan
dengan metode sensus dan Dinas Kebudayaan dan Parawisata di tetapkan sebagai
metode sensus. Tokoh masyarakat ditetapkan dengan menggunakan metode
random. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan
Kajian Pustaka, sedangkan dalam menarik menganalisis data dengan menetapkan
metode induktif. Dalam menarik kesimpulan digunakan dalam metode induktif.
Maka kesimpukan dalam penelitian ini bahwa Pelaksanaan Peraturan daerah
Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang
disabilitas pada Obyek Wisata di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan
dengan baik. Hal ini terlihat dari penelitian yang dilakukan penulis dengan
wawancarai beberapa para penyandang disabilitas dan para pemerintah setempat.
Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas pada
aksesibilitas fasilitas penyandang disabilitas pada obyek wisata adalah kurangnya
sosialisasi dan kurangnya anggaran dari para pemerintah terhadap obyek wisata,
adapun upaya dalam megatasi hambatan tersebut dengan memfokuskan fasilitas
penyandang disabilitas dan memberikan amnggaran yang cukup.