Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Pada Pt Minasco Indo Raya Di Kabupaten Siak

Permasalahan penelitian dalam ini adalah: Pertama, pelaksanaan sistem jaminan
sosial nasional pada PT Minasco Indo Raya di Kabupaten Siak? Kedua,
bagaimana hambatan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional pada PT
Minasco Indo Raya di Kabupaten Siak? Ketiga, bagaimana Upaya dalam
mengatasi hambatan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional pada PT Minasco
Indo Raya di Kabupaten Siak? Tujuan dari penelitian ini adalah; Pertama, untuk
menjelaskan pelaksanaan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional pada PT
Minasco Indo Raya di Kabupaten Siak. Kedua, untuk mendeskripsikan faktor
yang menghambat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional pada PT Minasco
Indo Raya di Kabupaten Siak. Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi
hambatan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional pada PT Minasco Indo Raya
di Kabupaten Siak. Metode penelitian dilakukan secara langsung dilapangan
sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui
bahwa pelaksanaan perlindungan hukum atas jaminan kecelakaan kerja di PT
Minasco Indo Raya Kecamatan Minas Kabupaten Siak sebagai Perusahaan yang
bergerak di bidang Kontraktor, Konstruksi, Jasa, dan Palet dapat diketahui bahwa
pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional pada PT Minasco Indo Raya di
Kabupaten Siak ternyata belum terlaksanakan sepenuhnya. Pekerja bidang usaha
Palet yang dikelola oleh PT Minasco Indo Raya belum didaftarkan ke BPJS
Ketenagakerjaan. Sehingga belum ada perlindungan hukum atas jaminan sosial
tenaga kerja untuk pekerja di Minasco Palet. Faktor dari tidak didaftarkannya
pekerja Minasco Palet kepada program BPJS karena pekerjanya yang sering
berganti dan belum bekerja lama serta bidang usaha Minasco Palet yang masi baru
beroperasi yaitu selama satu tahun. Penyebab lainnya para pekerja tidak
memahami mengenai jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS. Upaya
yang dilakukan dapat berupa edukasi dan sanksi yang diberikan oleh BPJS. Upaya
untuk mengatasi masalah tersebut, BPJS dapat memberikan sanksi administratif
kepada pengusaha. Bentuk sanksi tersebut bisa berupa teguran tertulis, denda, dan
tidak mendapat pelayanan publik tertentu.