Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Keberadaan Informasi Iklan Kosmetik Bagi Konsumen Di Kota Pekanbaru

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain
itu, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tentang keberadaan informasi iklan kosmetik bagi konsumen di Kota
Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data
tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Metode penarikan
kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Hasil
dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap
keberadaan informasi iklan kosmetik bagi konsumen di Kota Pekanbaru menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh
karena banyak informasi iklan kosmetik yang mengelabui konsumen dalam
memasarkan produknya dengan pemikat konsumen hasilnya ampuh dalam
menghilangkan jerawat sehingga konsumen mudah terperdaya oleh informasi
iklan kosmetik yang menyesatkan konsumen. Hambatan dalam skripsi ini adalah
pemerintah yang tidak melakukan pengawasan secara ketat untuk informasi iklan
kosmetik. Adapun upaya yang dilakukan dalam sksipsi ini adalah pertama,
memberikan sosialisasi kepada masyarakat. kedua, memperbanyak jumlah SDM
pada Seksi Pengujian Kosmetik. ketiga, melakukan pengawasan sebelum
pemasaran dan setelah pemasaran kosmetik serta melakukan kerjasama antar
lintas sektoral serta melibatkan masyarakat secara individu maupun lembaga
swadaya masyarakat.