Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Online Usaha Micro Kecil Menengah Sychoshop Pada Sistem Pembayaran Cash On Delivery Di Pekanbaru

Permaslaahan penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum
terhadap penjual online usaha micro kecil menengah sychoshop pada sistem
pembayaran cash on delivery di pekanbaru? Kedua, Bagaimanakah hambatan
dalam perlindungan hukum terhadap penjual online usaha micro kecil menengah
sychoshop pada sistem pembayaran cash on delivery di pekanbaru? Ketiga,
Bagaimanakah upaya dalam penyelesaian hambatan perlindungan hukum terhadap
penjual online usaha micro kecil menengah sychoshop pada sistem pembayaran
cash on delivery di pekanbaru?, Tujuan Penelitian ini adalah: Pertama, Untuk
mengetahui secara jelas perlindungan hukum terhadap penjual online usaha mikro
kecil menengah pada sistem pembayaran cash on delivery. Kedua, mengetahui
hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penjual online usaha micro kecil
menengah pada sistem pembayaran cash on delivery. Ketiga, Untuk mengetahui
upaya dalam penyelesaian hambatan perlindungan hukum terhadap penjual online
usaha micro kecil menengah pada sistem pembayaran cash on delivery. Metode
penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya
penelitian hukum sosiologi. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum
terhadap penjual online usaha micro kecil menengah sychoshop pada sistem
pembayaran cash on delivery tersebut dapat didasarkan dalam undang undang
perlindungan konsumen karena melanggar hak pelaku usaha. Perlindungan
tersebut berkaitan dengan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap penjual online pada siste
pembayaran cash on delivery ini banyaknya konsumen yang membatalkan secara
pihak tanpa memberikan alasan apapun, sehingga kurir delivery tidak dapat
menghubungi konsumen. Upaya penyelesaian hambatan perlindungan hukum
terhadap penjual online pada sistem pembayaran cash on delivery, pemerintah
sudah membuat aturan untuk menyelesaikan sengketa transaksi online yang
terdapat pada Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya saja
masyarakat tidak ingin memperpanjang perkara karena merasa pembiayaan dalam
penyelesaian sengketa lebih besar dari pada hal yang dirugikan.