IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI RIAU

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terwujudnya tata pemerintahan yang baik merupakan
amanah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten /
Kota. Sebagai salah satu elemen manajemen pemerintah, selain perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan berperan penting dalam menciptakan kinerja
pemerintah yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Pasal 24 tentang
pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai Organisasi Organisasi Daerah mempunyai tugas,
fungsi untuk menjalankan program pemerintah, dan sistem pengawasan dalam menjalankan
tugas dan prinsipnya. Agar tugas dan fungsi berfungsi dengan baik, sistem pengawasan yang
berlaku harus efektif.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pegawai negeri
sipil terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau serta
faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan
pengawasan terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi
Preovinsi Riau telah berhasil meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil secara efektif di
lembaganya masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meski begitu, masih
ada faktor penghambat berupa kurangnya penempatan pemimpin yang tidak tepat, sehingga
pemimpin kurang atau tidak menguasai teknis pelaksanaan pekerjaan bawahan. Ada perasaan
tidak harus mengambil tindakan terhadap bawahan mereka sendiri. itu adalah wewenang
pimpinan unit kerja yang lebih tinggi