Satuan Perlindungan Masyarakat Sebagai Organisasi Perlindungan Masyarakat Partisipatif (Studi Kasus : Satuan Perlindungan Masyarakat Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)

Pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat sangat diperlukan untuk
melakukan penertiban dilingkungan masyarakat. Tetapi pemberdayaan dari
anggota Satlinmas belum efektif karena pemberdayaan baru dilakukan saat
terjadinya bencana alam atau gangguan tingkat keamanan. Hal ini menyebabkan
tingkat gangguan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pelalawan terus meningkat
dari tahun 2017 – 2019. Pada kenyataannya diketahui bahwa keberadaan
Satlinmas belum berfungsi sebagaimana mestinya. Satlinmas belum dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya karena terdapat berbagai fenomena.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan desain kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh
mana pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggota Satlinmas dalam menjaga
ketertiban dan keamanan di Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan.. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian diketahui bahwa Pemberdayaan Satlinmas sebagai
organisasi partisipatif, di Kabupaten Pelalawan belum dapat sepenuhnya
terlaksana sesuai apa dengan Peraturan tersebut, di karenakan kondisi dimana
sumber daya dari anggota satlimas dari faktor usia sudah ada yang tidak produktif
tetapi masih dipakai. Untuk faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas
Perlindungan Masyarakat sendiri sebenarnya bisa dikatakan tidak ada faktor
pendukung di dalam pelaksanaan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan
Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Sendiri, karena pada
Kenyataanya di lapangan masih banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan
perlindungan masyarakat antara lain untuk Regenerasi anggota Satuan
Perlindungan Masyarakat dimana sedikit peminat yang ingin menjadi Satuan
perlindungan Masyarakat dari kaum muda, melainkan usia-usia Lansia yang
banyak mendaftar dikarenakan untuk mengisi kegiatan tua, padahal usia Lansia
tersebut juga tidak produktif kembali untuk melakukan kegiatan Perlindungan
Masyarakat dan hambatan yang terakhir adalah anggota Satuan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Pelalawan yang belum memenuhi SPM yaitu masih
kurang 1.125 Personil.