Peranan Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Dilindungi

Indonesia diklaim menjadi negara dengan kekayaan biodiversitas terestrial kedua di
dunia. Bahkan jika digabung dengan keanekaragaman hayati di laut, Indonesia tertinggi di
antara semua negara, meskipun kaya akan keanekaragaman, Indonesia dikenal sebagai
negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Upaya untuk
memperlambat laju kepunahan ini harussegera ditekan untuk mengurangi dampak punahnya
tumbuhan dan satwa liar, peranan polisi kehutanan dalam menjalankan tugas dan wewenang
dalam melindungi dan melaksanakan pengamatan hutan terhadap tumbuhan dan satwa liar
sangat dibutuhkan untuk mengurangi laju kepunahan tersebut.
Tujuan dari penelitian ini mengetahui peran polisi kehutanan dalam melakukan
pengamanan dari perburuan maupun perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi
serta mengetahui kendala polisi kehutanan dalam melakukan pengamanan dari perburuan
maupun perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi. Penelitian ini dilakukan dengan
cara melakukan wawancara dengan informan yang merupakan Polisi Kehutanan BPPHLHK
yang kemudian didukung dengan studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peranan Polisi Kehutanan Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK)
Wilayah Sumatera dalam penegakan hukum meliputi kegiatan perlindungan satwa liar di
dalam dan di luar kawasan hutan, penanganan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan,
pengawasan serta penyidikan lingkungan hidup dan kehutanan. Polisi Kehutanan Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK)
Wilayah Sumatera mengalamibeberapa hambatan antara lain keterbatasan jumlah petugas
yang tidak sebanding dengan luas kawasan, kurangnya sarana dan prasarana kegiatan, akses
lokasi yang sulit dijangkau, keterbatasan bahasa antara petugas dengan masyarakat,
rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga
keanekaragaman hayati dan satwa yang dilindungi, masyarakat yang tidak kooperatif dalam
penanganan kasus, sulitnya mengumpulkan masyarakat terkait kegiatan sosialisasi serta
adanya himpitan ekonomi masih menjadi faktor utama masyarakat melakukan perdagangan
illegal tumbuhan dan satwa liar dilindungi.